Anggaran Dasar Muhammadiyah

BAB I

PENDAHULUAN

I.             Latar Belakang

Kita sebagai warga Muhammadiyah, kita harus mengerti dan memahami Muhammadiyah yang sebenarnya. Pertanyaan 5w + ih (what, where, why, who, when, how) harus kita ajukan terhadap Muhammadiyah, merupakan langkah awal untuk mengerti dan paham akan Muhammadiyah.

Nah pada kesempatan kali ini penulis mencoba menyajikan materi dari hasil pembahasan yang penulis lakukan dalam mata kuliah KMD II, dengan judul makalah “Anggaran Dasar Muhammadiyah”.

II.         Rumusan Masalah

1. Anggaran Dasar Muhammadiyah

BAB II

PEMBAHASAN

I.             Anggaran Dasar Muhammadiyah

MUQADDIMAH,

“Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah dan Penyayang. Segala

puji bagi Allah yang mengasuh semua alam, yang Maha Pemurah

dan Maha Penyayang, Yang memegang pengadilan pada hari

kemudian. Hanya kepada Engkau hamba menyembah, dan hanya

kepada Engkau, kami mohon pertolongan. Berilah petunjuk kepada

hamba akan jalan yang lempang, jalan orang-orang yang telah

Engkau beri kenikmatan, yang tidak dimurkai dan tidak tersesat.”

(QS Al-fatihah)

"Saya ridha: Ber-Tuhan kepada ALLAH, ber-Agama kepada ISLAM

dan ber-Nabi kepada MUHAMMAD RASULULLAH Shalallahu

'alaihi wassalam".

AMMA BAD'U, bahwa sesungguhnya ke-Tuhanan itu adalah hak Allah

semata-mata. Ber-Tuhan dan ber'ibadah serta tunduk dan tha'at kepada Allah adalah

satu-satunya ketentuan yang wajib atas tiap-tiap makhluk, terutama manusia.

Hidup bermasyarakat itu adalah sunnah (hukum qudrat iradat) Allah atas

kehidupan manusia di dunia ini.

Masyarakat yang sejahtera, aman damai, makmur dan bahagia hanyalah dapat

diwujudkan di atas keadilan, kejujuran, persaudaraan dan gotong-royong, bertolongtolongan

dengan bersendikan hukum Allah yang sebenar-benarnya, lepas dari

pengaruh syaitan dan hawa nafsu.

Agama Allah yang dibawa dan diajarkan oleh sekalian Nabi yang bijaksana

dan berjiwa suci, adalah satu-satunya pokok hukum dalam masyarakat yang utama

dan sebaik-baiknya.

Menjunjung tinggi hukum Allah lebih daripada hukum yang manapun juga,

adalah kewajiban mutlak bagi tiap-tiap orang yang mengaku ber-Tuhan kepada

Allah.

Agama Islam adalah Agama Allah yang dibawa oleh sekalian Nabi,sejak

Nabi Adam sampai Nabi Muhammad saw, dan diajarkan kepada umatnya masingmasing

untuk mendapatkan hidup bahagia Dunia dan Akhirat.

Syahdan, untuk menciptakan masyarakat yang bahagia dan sentausa sebagai

yang tersebut di atas itu, tiap-tiap orang, terutama umat Islam, umat yang percaya

akan Allah dan Hari Kemudian, wajiblah mengikuti jejak sekalian Nabi yang suci:

beribadah kepada Allah dan berusaha segiat-giatnya mengumpulkan segala kekuatan

dan menggunakannya untuk menjelmakan masyarakat itu di Dunia ini, dengan niat

yang murni-tulus dan ikhlas karena Allah semata-mata dan hanya mengharapkan

karunia Allah dan ridha-Nya belaka, serta mempunyai rasa tanggung jawab di hadirat

Allah atas segala perbuatannya, lagi pula harus sabar dan tawakal bertabah hati

menghadapi segala kesukaran atau kesulitan yang menimpa dirinya, atau rintangan

yang menghalangi pekerjaannya, dengan penuh pengharapan perlindungan dan

pertolongan Allah Yang Maha Kuasa.

Untuk melaksanakan terwujudnya masyarakat yang demikian itu, maka

dengan berkat dan rahmat Allah didorong oleh firman Allah dalam Al-Qur'an:

Adakanlah dari kamu sekalian, golongan yang mengajak kepada

ke-Islaman, menyuruh kepada kebaikan dan mencegah daripada

keburukan. Mereka itulah golongan yang beruntung berbahagia "

(QS Ali-Imran:104)

Pada tanggal 8 Dzulhiijah 1330 Hijriyah atau 18 Nopember 1912 Miladiyah,

oleh almarhum KHA. Dahlan didirikan suatu persyarikatan sebagai "gerakan Islam"

dengan nama "MUHAMMADIYAH" yang disusun dengan Majelis-Majelis

(Bahagian-bahagian)-nya, mengikuti peredaran zaman serta berdasarkan "syura"

yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawatan atau Muktamar.

Kesemuanya itu. perlu untuk menunaikan kewajiban mengamalkan perintahperintah

Allah dan mengikuti sunnah Rasul-Nya, Nabi Muhammad saw., guna

mendapat karunia dan ridla-Nya di dunia dan akhirat, dan untuk mencapai

masyarakat yang sentausa dan bahagia, disertai nikmat dan rahmat Allah yang

melimpah-limpah, sehingga merupakan:

"Suatu negara yang indah, bersih suci dan makmur di bawah

perlindungan Tuhan Yang Maha Pengampun".

Maka dengan Muhammadiyah ini, mudah-mudahan ummat Islam dapatlah

diantarkan ke pintu gerbang Syurga "Jannatun Na'im" dengan keridlaan Allah Yang

Rahman dan Rahim.

Adapun Persyarikatan Muhammadiyah beranggaran dasar sebagai berikut:

BAB I

NAMA, PENDIRI, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

Nama

Persyarikatan ini bernama Muhammadiyah.

Pasal 2

Pendiri

Muhammadiyah didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330

Hijriyah bertepatan tanggal 18 November 1912 Miladiyah di Yogyakarta untuk

jangka waktu tidak terbatas.

Pasal 3

Tempat Kedudukan

Muhammadiyah berkedudukan di Yogyakarta.

BAB II

IDENTITAS, ASAS, DAN LAMBANG

Pasal 4

Identitas dan Asas

(1) Muhammadiyah adalah Gerakan Islam, Da’wah Amar Ma’ruf Nahi Munkar dan

Tajdid, bersumber pada Al-Qur`an dan As-Sunnah.

(2) Muhammadiyah berasas Islam.

Pasal 5

Lambang

Lambang Muhammadiyah adalah matahari bersinar utama dua belas, di tengah

bertuliskan (Muhammadiyah) dan dilingkari kalimat

(Asyhadu an la ilaha illa Allah wa asyhadu

anna Muhammadan Rasūl Allah )

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA USAHA

Pasal 6

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Muhammadiyah ialah menegakkan dan menjunjung tinggi

Agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

Pasal 7

Usaha

(1) Untuk mencapai maksud dan tujuan, Muhammadiyah melaksanakan Da’wah

Amar Ma’ruf Nahi Munkar dan Tajdid yang diwujudkan dalam usaha di segala

bidang kehidupan.

(2) Usaha Muhammadiyah diwujudkan dalam bentuk amal usaha, program, dan

kegiatan, yang macam dan penyelenggaraannya diatur dalam Anggaran Rumah

Tangga.

(3) Penentu kebijakan dan penanggung jawab amal usaha, program, dan kegiatan

adalah Pimpinan Muhammadiyah.

BAB IV

KEANGGOTAAN

Pasal 8

Anggota serta Hak dan Kewajiban

(1) Anggota Muhammadiyah terdiri atas:

a. Anggota Biasa ialah warga negara Indonesia beragama Islam.

b. Anggota Luar Biasa ialah orang Islam bukan warga negara Indonesia.

c. Anggota Kehormatan ialah perorangan beragama Islam yang berjasa

terhadap Muhammadiyah dan atau karena kewibawaan dan keahliannya

bersedia membantu Muhammadiyah.

(2) Hak dan kewajiban serta peraturan lain tentang keanggotaan diatur dalam

Anggaran Rumah Tangga.

BAB V

SUSUNAN DAN PENETAPAN ORGANISASI

Pasal 9

Susunan Organisasi

Susunan organisasi Muhammadiyah terdiri atas:

1. Ranting ialah kesatuan anggota dalam satu tempat atau kawasan

2. Cabang ialah kesatuan Ranting dalam satu tempat

3. Daerah ialah kesatuan Cabang dalam satu Kota atau Kabupaten

4. Wilayah ialah kesatuan Daerah dalam satu Propinsi

5. Pusat ialah kesatuan Wilayah dalam Negara

Pasal 10

Penetapan Organisasi

(1) Penetapan Wilayah dan Daerah dengan ketentuan luas lingkungannya ditetapkan

oleh Pimpinan Pusat.

(2) Penetapan Cabang dengan ketentuan luas lingkungannya ditetapkan oleh

Pimpinan Wilayah.

(3) Penetapan Ranting dengan ketentuan luas lingkungannya ditetapkan oleh

Pimpinan Daerah.

(4) Dalam hal-hal luar biasa Pimpinan Pusat dapat mengambil ketetapan lain.

BAB VI

PIMPINAN

Pasal 11

Pimpinan Pusat

(1) Pimpinan Pusat adalah pimpinan tertinggi yang memimpin Muhammadiyah

secara keseluruhan.

(2) Pimpinan Pusat terdiri atas sekurang-kurangnya tiga belas orang, dipilih dan

ditetapkan oleh Muktamar untuk satu masa jabatan dari calon-calon yang

diusulkan oleh Tanwir.

(3) Ketua Umum Pimpinan Pusat ditetapkan oleh Muktamar dari dan atas usul

anggota Pimpinan Pusat terpilih.

(4) Anggota Pimpinan Pusat terpilih menetapkan Sekretaris Umum dan diumumkan

dalam forum Muktamar.

(5) Pimpinan Pusat dapat menambah anggotanya apabila dipandang perlu dengan

mengusulkannya kepada Tanwir.

(6) Pimpinan Pusat diwakili oleh Ketua Umum atau salah seorang Ketua bersamasama

Sekretaris Umum atau salah seorang Sekretaris, mewakili Muhammadiyah

untuk tindakan di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 12

Pimpinan Wilayah

(1) Pimpinan Wilayah memimpin Muhammadiyah dalam wilayahnya serta

melaksanakan kebijakan Pimpinan Pusat.

(2) Pimpinan Wilayah terdiri atas sekurang-kurangnya sebelas orang ditetapkan oleh

Pimpinan Pusat untuk satu masa jabatan dari calon-calon yang dipilih dalam

Musyawarah Wilayah.

(3) Ketua Pimpinan Wilayah ditetapkan oleh Pimpinan Pusat dari dan atas usul

calon-calon anggota Pimpinan Wilayah terpilih yang telah disahkan oleh

Musyawarah Wilayah.

(4) Pimpinan Wilayah dapat menambah anggotanya apabila dipandang perlu dengan

mengusulkannya kepada Musyawarah Pimpinan Wilayah yang kemudian

dimintakan ketetapan Pimpinan Pusat.

Pasal 13

Pimpinan Daerah

(1) Pimpinan Daerah memimpin Muhammadiyah dalam daerahnya serta

melaksanakan kebijakan Pimpinan di atasnya.

(2) Pimpinan Daerah terdiri atas sekurang-kurangnya sembilan orang ditetapkan oleh

Pimpinan Wilayah untuk satu masa jabatan dari calon-calon anggota Pimpinan

Daerah yang telah dipilih dalam Musyawarah Daerah.

(3) Ketua Pimpinan Daerah ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah dari dan atas usul

calon-calon anggota Pimpinan Daerah terpilih yang telah disahkan oleh

Musyawarah Daerah.

(4) Pimpinan Daerah dapat menambah anggotanya apabila dipandang perlu dengan

mengusulkannya kepada Musyawarah Pimpinan Daerah yang kemudian

dimintakan ketetapan Pimpinan Wilayah.

Pasal 14

Pimpinan Cabang

(1) Pimpinan Cabang memimpin Muhammadiyah dalam Cabangnya serta

melaksanakan kebijakan Pimpinan di atasnya.

(2) Pimpinan Cabang terdiri atas sekurang-kurangnya tujuh orang ditetapkan oleh

Pimpinan Daerah untuk satu masa jabatan dari calon-calon yang dipilih dalam

Musyawarah Cabang.

(3) Ketua Pimpinan Cabang ditetapkan oleh Pimpinan Daerah dari dan atas usul

calon-calon anggota Pimpinan Cabang terpilih yang telah disahkan oleh

Musyawarah Cabang.

(4) Pimpinan Cabang dapat menambah anggotanya apabila dipandang perlu dengan

mengusulkannya kepada Musyawarah Pimpinan Cabang yang kemudian

dimintakan ketetapan Pimpinan Daerah.

Pasal 15

Pimpinan Ranting

(1) Pimpinan Ranting memimpin Muhammadiyah dalam Rantingnya serta

melaksanakan kebijakan Pimpinan di atasnya.

(2) Pimpinan Ranting terdiri atas sekurang-kurangnya lima orang ditetapkan oleh

Pimpinan Cabang untuk satu masa jabatan dari calon-calon yang dipilih dalam

Musyawarah Ranting.

(3) Ketua Pimpinan Ranting ditetapkan oleh Pimpinan Cabang dari dan atas usul

calon-calon anggota Pimpinan Ranting terpilih yang telah disahkan oleh

Musyawarah Ranting.

(4) Pimpinan Ranting dapat menambah anggotanya apabila dipandang perlu dengan

mengusulkannya kepada Musyawarah Pimpinan Ranting yang kemudian

dimintakan ketetapan Pimpinan Cabang.

Pasal 16

Pemilihan Pimpinan

(1) Anggota Pimpinan terdiri atas anggota Muhammadiyah.

(2) Pemilihan dapat dilakukan secara langsung atau formatur.

(3) Syarat anggota Pimpinan dan cara pemilihan diatur dalam Anggaran Rumah

Tangga.

Pasal 17

Masa Jabatan Pimpinan

(1) Masa jabatan Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan

Cabang, dan Pimpinan Ranting lima tahun.

(2) Jabatan Ketua Umum Pimpinan Pusat, Ketua Pimpinan Wilayah, Ketua Pimpinan

Daerah, masing-masing dapat dijabat oleh orang yang sama dua kali masa

jabatan berturut-turut.

(3) Serah-terima jabatan Pimpinan Pusat dilakukan pada saat Muktamar telah

menetapkan Pimpinan Pusat baru. Sedang serah-terima jabatan Pimpinan

Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang, dan Pimpinan Ranting dilakukan

setelah disahkan oleh Pimpinan di atasnya.

Pasal 18

Ketentuan Luar Biasa

Dalam hal-hal luar biasa yang terjadi berkenaan dengan ketentuan pada pasal 12

sampai dengan pasal 17, Pimpinan Pusat dapat mengambil ketetapan lain.

Pasal 19

Penasihat

(1) Pimpinan Muhammadiyah dapat mengangkat penasihat.

(2) Ketentuan tentang penasihat diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VII

UNSUR PEMBANTU PIMPINAN

Pasal 20

Majelis dan Lembaga

(1) Unsur Pembantu Pimpinan terdiri atas Majelis dan Lembaga.

(2) Majelis adalah Unsur Pembantu Pimpinan yang menjalankan sebagian tugas

pokok Muhammadiyah.

(3) Lembaga adalah Unsur Pembantu Pimpinan yang menjalankan tugas pendukung

Muhammadiyah.

(4) Ketentuan tentang tugas dan pembentukan Unsur Pembantu Pimpinan diatur

dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIII

ORGANISASI OTONOM

Pasal 21

Pengertian dan Ketentuan

(1) Organisasi Otonom ialah satuan organisasi di bawah Muhammadiyah yang

memiliki wewenang mengatur rumah tangganya sendiri, dengan bimbingan dan

pembinaan oleh Pimpinan Muhammadiyah.

(2) Organisasi Otonom terdiri atas organisasi otonom umum dan organisasi otonom

khusus.

(3) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Otonom disusun oleh

organisasi otonom masing-masing berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran

Rumah Tangga Muhammadiyah.

(4) Pembentukan dan pembubaran Organisasi Otonom ditetapkan oleh Tanwir.

(5) Ketentuan lain mengenai organisasi otonom diatur dalam Anggaran Rumah

Tangga.

BAB IX

PERMUSYAWARATAN

Pasal 22

Muktamar

(1) Muktamar ialah permusyawaratan tertinggi dalam Muhammadiyah yang

diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Pusat.

(2) Anggota Muktamar terdiri atas:

a. Anggota Pimpinan Pusat

b. Ketua Pimpinan Wilayah

c. Anggota Tanwir Wakil Wilayah

d. Ketua Pimpinan Daerah

e. Wakil Daerah yang dipilih oleh Musyawarah Pimpinan Daerah, terdiri atas

wakil Cabang berdasarkan perimbangan jumlah Cabang dalam tiap Daerah

f. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Pusat.

(3) Muktamar diadakan satu kali dalam lima tahun.

(4) Acara dan ketentuan lain tentang Muktamar diatur dalam Anggaran Rumah

Tangga

Pasal 23

Muktamar Luar Biasa

(1) Muktamar Luar Biasa ialah muktamar darurat disebabkan oleh keadaan yang

membahayakan Muhammadiyah dan atau kekosongan kepemimpinan, sedang

Tanwir tidak berwenang memutuskannya.

(2) Muktamar Luar Biasa diadakan oleh Pimpinan Pusat atas keputusan Tanwir..

(3) Ketentuan mengenai Muktamar Luar Biasa diatur dalam Anggaran Rumah

Tangga.

Pasal 24

Tanwir

(1) Tanwir ialah permusyawaratan dalam Muhammadiyah di bawah Muktamar,

diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Pusat.

(2) Anggota Tanwir terdiri atas:

a. Anggota Pimpinan Pusat

b. Ketua Pimpinan Wilayah

c. Wakil Wilayah

d. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Pusat

(3) Tanwir diadakan sekurang-kurangnya tiga kali selama masa jabatan Pimpinan.

(4) Acara dan ketentuan lain tentang Tanwir diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 25

Musyawarah Wilayah

(1) Musyawarah Wilayah ialah permusyawaratan Muhammadiyah dalam Wilayah,

diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Wilayah.

(2) Anggota Musyawarah Wilayah terdiri atas:

a. Anggota Pimpinan Wilayah

b. Ketua Pimpinan Daerah

c. Anggota Musyawarah Pimpinan Wilayah Wakil Daerah

d. Ketua Pimpinan Cabang

e. Wakil Cabang yang dipilih oleh Musyawarah Pimpinan Cabang yang

jumlahnya ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah atas dasar perimbangan jumlah

Ranting dalam tiap Cabang

f. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Wilayah

(3) Musyawarah Wilayah diadakan satu kali dalam lima tahun.

(4) Acara dan ketentuan lain tentang Musyawarah Wilayah diatur dalam Anggaran

Rumah Tangga.

Pasal 26

Musyawarah Daerah

(1) Musyawarah Daerah ialah permusyawaratan Muhammadiyah dalam Daerah,

diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Daerah.

(2) Anggota Musyawarah Daerah terdiri atas:

a. Anggota Pimpinan Daerah

b. Ketua Pimpinan Cabang

c. Anggota Musyawarah Pimpinan Daerah Wakil Cabang

d. Ketua Pimpinan Ranting

e. Wakil Ranting yang dipilih oleh Musyawarah Pimpinan Ranting yang

jumlahnya ditetapkan oleh Pimpinan Daerah atas dasar perimbangan jumlah

anggota

f. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Daerah

(3) Musyawarah Daerah diadakan satu kali dalam lima tahun.

(4) Acara dan ketentuan lain tentang Musyawarah Daerah diatur dalam Anggaran

Rumah Tangga.

Pasal 27

Musyawarah Cabang

(1) Musyawarah Cabang ialah permusyawaratan Muhammadiyah dalam Cabang,

diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Cabang.

(2) Anggota Musyawarah Cabang terdiri atas:

a. Anggota Pimpinan Cabang

b. Ketua Pimpinan Ranting

c. Anggota Musyawarah Pimpinan Cabang Wakil Ranting

d. Wakil Pimpinan Organisasi Otonom tingkat Cabang

(3) Musyawarah Cabang diadakan satu kali dalam lima tahun.

(4) Acara dan ketentuan lain tentang Musyawarah Cabang diatur dalam Anggaran

Rumah Tangga.

Pasal 28

Musyawarah Ranting

(1) Musyawarah Ranting ialah permusyawaratan Muhammadiyah dalam Ranting,

diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Ranting.

(2) Anggota Musyawarah Ranting terdiri atas:

a. Anggota Muhammadiyah dalam Ranting

b. Wakil Organisasi Otonom tingkat Ranting

(3) Musyawarah Ranting diadakan satu kali dalam lima tahun.

(4) Acara dan ketentuan lain tentang Musyawarah Ranting diatur dalam Anggaran

Rumah Tangga.

Pasal 29

Musyawarah Pimpinan

(1) Musyawarah Pimpinan ialah permusyawaratan Pimpinan dalam Muhammadiyah

pada tingkat Wilayah sampai dengan Ranting yang berkedudukan di bawah

Musyawarah pada masing-masing tingkat.

(2) Musyawarah Pimpinan diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan

Muhammadiyah masing-masing tingkat.

(3) Acara dan ketentuan lain mengenai Musyawarah Pimpinan diatur dalam

Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 30

Keabsahan Musyawarah

Musyawarah tersebut dalam pasal 22 sampai dengan pasal 29 kecuali pasal 23

dinyatakan sah apabila dihadiri oleh dua pertiga anggotanya yang telah diundang

secara sah oleh Pimpinan Muhammadiyah di tingkat masing-masing.

Pasal 31

Keputusan Musyawarah

Keputusan Musyawarah tersebut dalam pasal 22 sampai dengan pasal 29 kecuali

pasal 23 diusahakan dengan cara mufakat. Apabila keputusan secara mufakat tidak

tercapai maka dilakukan pemungutan suara dengan suara terbanyak mutlak.

BAB X

RAPAT

Pasal 32

Rapat Pimpinan

(1) Rapat Pimpinan ialah rapat dalam Muhammadiyah di tingkat Pusat, Wilayah, dan

Daerah, diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan

Muhammadiyah apabila diperlukan.

(2) Rapat Pimpinan membicarakan masalah kebijakan organisasi.

(3) Ketentuan lain mengenai Rapat Pimpinan diatur dalam Anggaran Rumah

Tangga.

Pasal 33

Rapat Kerja

(1) Rapat Kerja ialah rapat yang diadakan untuk membicarakan segala sesuatu yang

menyangkut amal usaha, program dan kegiatan organisasi.

(2) Rapat Kerja dibedakan dalam dua jenis yaitu Rapat Kerja Pimpinan dan Rapat

Kerja Unsur Pembantu Pimpinan.

(3) Rapat Kerja Pimpinan pada tiap tingkat diadakan sekurang-kurangnya satu kali

dalam satu tahun.

(4) Rapat Kerja Unsur Pembantu Pimpinan diadakan dua kali dalam satu masa

jabatan.

(5) Ketentuan mengenai masing-masing jenis Rapat Kerja diatur dalam Anggaran

Rumah Tangga.

Pasal 34

Tanfidz

(1) Tanfidz adalah pernyataan berlakunya keputusan Muktamar, Tanwir,

Musyawarah, dan Rapat yang dilakukan oleh Pimpinan Muhammadiyah masingmasing

tingkat.

(2) Keputusan Muktamar, Tanwir, Musyawarah, dan Rapat berlaku sejak

ditanfidzkan oleh Pimpinan Muhammadiyah masing-masing tingkat.

(3) Tanfidz keputusan Muktamar, Tanwir, Musyawarah, dan Rapat semua tingkat

a. Bersifat redaksional

b. Mempertimbangkan kemaslahatan

c. Tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

BAB XI

KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal 35

Pengertian

Keuangan dan kekayaan Muhammadiyah adalah semua harta benda yang diperoleh

dari sumber yang sah dan halal serta digunakan untuk kepentingan pelaksanaan amal

usaha, program, dan kegiatan Muhammadiyah.

Pasal 36

Sumber

Keuangan dan kekayaan Muhammadiyah diperoleh dari:

1. Uang Pangkal, Iuran, dan Bantuan

2. Hasil hak milik Muhammadiyah

3. Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf, Wasiat, dan Hibah

4. Usaha-usaha perekonomian Muhammadiyah

5. Sumber-sumber lain

Pasal 37

Pengelolaan dan Pengawasan

Ketentuan mengenai pengelolaan dan pengawasan keuangan dan kekayaan diatur

dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XII

LAPORAN

Pasal 38

Laporan

(1) Pimpinan Muhammadiyah semua tingkat wajib membuat laporan perkembangan

organisasi dan laporan pertanggungjawaban keuangan serta kekayaan,

disampaikan kepada Musyawarah Pimpinan, Musyawarah tingkat masingmasing,

Tanwir, dan Muktamar.

(2) Ketentuan lain tentang laporan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XIII

ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 39

Anggaran Rumah Tangga

(1) Anggaran Rumah Tangga menjelaskan dan mengatur hal-hal yang tidak diatur

dalam Anggaran Dasar.

(2) Anggaran Rumah Tangga dibuat oleh Pimpinan Pusat berdasarkan Anggaran

Dasar dan disahkan oleh Tanwir.

(3) Dalam keadaan yang sangat memerlukan perubahan, Pimpinan Pusat dapat

mengubah Anggaran Rumah Tangga dan berlaku sampai disahkan oleh Tanwir.

BAB XIV

PEMBUBARAN

Pasal 40

Pembubaran

(1) Pembubaran Muhammadiyah hanya dapat dilakukan dalam Muktamar Luar

Biasa yang diselenggarakan khusus untuk keperluan itu atas usul Tanwir.

(2) Muktamar Luar Biasa yang membicarakan usul Tanwir tentang pembubaran

dihadiri sekurang-kurangnya tiga perempat dari jumlah anggota Muktamar Luar

Biasa.

(3) Keputusan pembubaran diambil sekurang-kurangnya tiga perempat dari yang

hadir.

(4) Muktamar Luar Biasa memutuskan segala hak milik Muhammadiyah diserahkan

untuk kepentingan kemaslahatan umat Islam setelah Muhammadiyah dinyatakan

bubar.

BAB XV

PERUBAHAN

Pasal 41

Perubahan Anggaran Dasar

(1) Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Muktamar.

(2) Rencana perubahan Anggaran Dasar diusulkan oleh Tanwir dan harus sudah

tercantum dalam acara Muktamar.

(3) Perubahan Anggaran Dasar dinyatakan sah apabila diputuskan oleh sekurangkurangnya

dua pertiga dari jumlah anggota Muktamar yang hadir

BAB XVI

PENUTUP

Pasal 42

Penutup

(1) Anggaran Dasar ini telah disahkan dan ditetapkan oleh Muktamar ke-45 yang

berlangsung pada tanggal 26 Jumadil Awal s.d. 1 Jumadil Akhir 1426 H

bertepatan dengan tanggal 3 s.d. 8 Juli 2005 M. di Malang, dan dinyatakan mulai

berlaku sejak ditanfidzkan.

(2) Setelah Anggaran Dasar ini ditetapkan, Anggaran Dasar sebelumnya dinyatakan

tidak berlaku lagi.

BAB III

PENUTUP

I.             Kesimpulan

Anggaran Dasar Muhammadiyah pada hakikatnya merupakan Undang-undang atau peraturan yang mengikat segala aktivitas warga Muhammadiyah secara organisatoris/ persyarikatan. Dimana dalam Anggaran Dasar diawali dengan Al-Fatihah, yang pada hakikatnya para founding father Muhammadiyah meletakkan pondasi Muhammadiyah diatas Al-Fatihah.

Selanjutnya terdapat aturan-aturan berupa pasal-pasal yang terdiri dari 42 pasal yang mengatur seluruh aktivitas organisasi/persyarikatan. Penulis menyimpulkan kalau anggaran dasar Muhammadiyah sangat sama dengan UUD 1945, apakah hikmah dibalik ini semua penulis belum dapat menemukan referensi berkaitan dengan hal ini.

Penulis sangat mengharap kritik dan saran yang membangun dari segala pihak demi kesempurnaan makalah ini, terutama dari bapak dosen. Akhirnya hanya inilah yang dapat penulis sajikan. Penulis akhiri Billahi Fi Sabilil Haq Fasta Biqul Khairat Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu.